JAKARTA, KOMPAS.TV Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan fokus pada aturan penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil. <br /> <br />Usulan revisi ini mencakup perluasan cakupan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI. <br /> <br />Inilah solusi dari DPR hingga Pengamat Militer terkait jabatan sipil TNI dalam pemerintahan. <br /> <br />Diketahui, Pembahasan revisi UU TNI ini masih berlangsung dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang seimbang antara kebutuhan pertahanan negara dan prinsip supremasi sipil. <br /> <br />Baca Juga DPR Blak-Blakan soal Revisi RUU TNI hingga Jabatan Sipil | SATU MEJA di https://www.kompas.tv/talkshow/580001/dpr-blak-blakan-soal-revisi-ruu-tni-hingga-jabatan-sipil-satu-meja <br /> <br />Produser: Leiza Sixmansyah <br /> <br />Video Editor: Noval <br /> <br />#dpr #tni #sipil #lemhannasri #pengamat <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/580003/solusi-dpr-hingga-pengamat-militer-terhadap-jabatan-sipil-tni-satu-meja
